Pemilihan Tak Langsung, Kemunduran Demokrasi

Maya Rumantir Hutasoit

Wacana mengembalikan mekanisme  pemilihan kepala daerah (Gubernur, Walikota dan Bupati) kepada  DPRD menimbulkan penolakan di banyak tempat. Alasan bahwa pemilihan langsung selama ini lebih banyak keburukan seperti pemborosan keuangan negara, money politik di tengah masyarakat, dan banyaknya kasus kepala daerah yang terlibat korupsi,  dinilai hanya mengada-ada.

Tak urung langkah mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui mekanisme DPRD memperoleh tentangan dari ratusan kepala daerah produk langsung aspirasi rakyat.  “Kami seluruh bupati/wali kota di Indonesia menolak pilkada tak langsung," kata  Bupati Kutai Isran Noor dalam Rapat Koordinasi Nasional Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APKASI).

Senator Sulut, Maya Rumantir pun berpendapat sama dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, ihwal upaya mengembalikan pemilihan kepala daerah pada mekanisme DPRD. “Ini bukan saja mengingkari hak politik rakyat, tapi kemunduran dari proses demokrasi kita. Masak, rakyat sudah memilih langsung mau dikembalikan pada pemilihan tidak langsung lewat DPRD. Itu berarti mengambil kembali hak-hak rakyat,” imbuhnya.

Maya pun menyanggah banyaknya kepala daerah melakukan korupsi karena disebabkan sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat.  “Kalau alasannya banyak kepala daerah yang korupsi, itu sangat tidak relevan. Sebab korupsi itu urusan niat. Tidak perlu jadi kepala daerah, juga bisa korupsi, yang  perlu sekarang adalah penegakan hukum yang tegas, kepada para koruptor agar mereka jera,” tegasnya.

Menurut Maya, pemilihan kepala daerah secara langsung telah membuktikan tampilnya pimpinan genuine yang merakyat dimana uang bukanlah segalanya. Itu ditunjukkan dengan tampilnya Jokowi yang sebelumnya Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga pemilihan langsung memperoleh mandat rakyat menjadi presiden. “Fenomena ini terjadi juga di banyak Kabupaten dan Kotamadya, tampilnya figur yang memang dekat dengan rakyat dan pantas memimpin daerahnya, bukan didasarkan pendapat segelintir elit di DPRD. Karena itu, upaya membalikkan proses demokrasi ke belakang mesti ditolak,” pungkasnya. (Fajar Gloria Sinuraya/fer)