Extraordinary Crime Itu Salah Satunya Korupsi.....!

Indonesia baru yang sekarang tengah dibangun oleh berbagai kekuatan nasional telah menetapkan tiga kejahatan luar biasa atau extra ordinary crime yang menjadi prioritas perhatian. Kejahatan itu, meliputi tindak kejahatan korupsi, narkoba dan terorisme. Ketiga jenis kejahatan itu sama jahatnya. Memporakporandakan tatanan masyarakat dalam berbagai dimensinya. Korupsi melumpuhkan kreativitas dan  pertumbuhan ekonomi serta memiskinkan masyarakat. Narkoba membunuh dan melumpuhkan generasi muda tunas bangsa. Terorisme membunuh peradaban dan merendahkan derajat kemanusiaan. 

Sayangnya, dalam perjalanan membangun bangsa,  kejahatan-kejahatan luar biasa itu terus saja berlangsung, tak ubahnya dengan korupsi. Di sejumlah daerah, praktik korupsi melibatkan kelompok dan klan telah memiskinkan masyarakat. Anggaran pembangunan dan infrastruktur yang harusnya bisa dinikmati rakyat, digunakan buat peruntukkan lain yang  buntutnya menjadi mubazir dan hanya mengenyangkan  kantong dan kehidupan pribadi-pribadi saja.

Sejak otonomi daerah diberlakukan, hampir 70 persen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terjerat korupsi. Tak kurang  dari 325 kepala daerah baik Gubernur  maupun bupati/walikota   terjerat hukum. Karena itu, tak salah jika rakyat pun mulai mengkampanyekan memilih pemimpin yang benar, dengan mempelajari sedetil-detilnya trackrecord para calon pemimpin daerah.

Abraham (25 thn),  mahasiswa di salah satu perguruan tinggi Manado pun berharap Pilkada yang digelar pada 9 Desember 2015 mendatang menghasilkan pemimpin yang bersih dan tulus hati memiliki semangat membangun daerah dan masyarakatnya.  

“Ironis,  jika Pilkada ini tidak menghasilkan gubernur yang baik, karena moral itu perlu. Jangan nanti sewaktu mulai bekerja, malah di tangkap, karena tersandung soal hukum, tentu kami tidak menginginkan itu, kami rakyat Sulut menginginkan pemimpin yang benar-benar bersih sehingga mampu bekerja mewujudkan kesejahterahan rakyat,” ungkapnya.

Adapun Maya Rumantir  yang maju menggandeng Jendral Glenny Kairupan, menegaskan,  sejak awal pemimpin itu perlu bersikap benar, jujur, dan bersih, sehingga ketika terpilih tidak tersangkut masalah hukum.  Kasihan rakyat jika bermasalah, program pembangunan terbengkalai, karena rakyat pula yang mengalami dampaknya.

Disamping itu, kata aktivis pekerja sosial itu, tidak boleh ada dusta di antara kita, karena pemimpin itu bukan hanya memimpin golongannya, tetapi memimpin semua rakyat Sulut. “Karena itu  dia perlu menjadi teladan dan berdiri diatas semua kelompok, golongan, mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya. Dalam tugasnya, dia akan mengedepankan pembangunan yang berprinsip kepada keadilan sosial, karena hukum tertinggi itu adalah kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (Fajar Gloria Sinuraya/fer)