Masa kampanye Pilkada mulai menghangatkan tensi
politik di Sulut. Alih-alih ikut-ikutan membuat pertemuan akbar, pasangan
kandidat Maya Rumantir-Jenderal Glenny Kairupan mencoba menghadirkan gaya lain
melalui komunikasi politik langsung ke akar rumput masyarakat. Sebagaimana
tergambar dari pertemuan dialogis antara kandidat gubernur Maya Rumantir dengan
para petani kelapa, Jumat (11/9) lalu,
di perkebunan kelapa pinggir jalan Trans Sulawesi.
Sontak kehadiran Maya Rumantir pun disambut antusias para kelompok masyarakat
tani setempat. Apalagi, masyarakat mengaku rindu untuk bisa berdialog langsung
dengan para pemimpinnya sekedar menyampaikan aspirasi ataupun segala unek-unek
yang ada di benaknya. Sehingga, tua muda masyarakat pun menyemut berkumpul
mendengarkan apa yang disampaikan oleh Maya Rumantir.
Roby Lintong, Ketua Kelompok Tani Kelapa
“Sejahtera” Desa Tenga mengungkapkan, apa
yang dibutuhkan petani adalah kepastian harga komoditas pertanian serta
infrakstruktur jalan-jalan perkebunan. “Petani harus dilindungi oleh pemerintah
dengan tidak berkompromi dengan pedagang-pedagang besar yang seenaknya
mempermainkan harga,”serunya. Dia pun
dengan lantang mengemukakan, petani
sepakat untuk tak sekedar mendukung Maya Rumantir sebagai Gubernur Sulawesi
Utara tetapi lebih dari itu memenangkannya. “Kalau bukan sekarang kapan lagi
Sulut berubah! Kami sepakat, perubahan itu harus dimulai dari moral para
pejabat. Kalau moral pejabat so lurus tentu tidak ada lagi kompromi dengan para
pedagang komoditas,” imbuhnya disambut tepuk tangan para kelompok petani.
Menanggapi ini, Maya Rumantir, mengungkapkan,
dirinya tak mau mengobral janji, tapi mempersilahkan masyarakat terlibat
langsung memberi masukan sehingga kebijakan yang ditempuh Pemerintah Daerah dirasakan
berpihak pada petani. “Saya tidak
menjalankan politik janji. Jadi saya tak mau jual janji-janji misalnya kalau
saya jadi Gubernur harga kopra menjadi Rp. 20.000,- per kilo misalnya. Saya tak
mau seperti itu. Yang akan saya lakukan solusi cerdas dan tidak membodohi
masyarakat khususnya petani. Misalnya soal harga kelapa, yang saya lakukan mari
duduk bersama-sama semua pihak yang terkait dengan produk kelapa, lantas
mencari solusi bagaimana nilai tambah buah kelapa. Pemerintah Daerah nanti akan
memposisikan diri sebagai pendamping aktif membuat regulasi mensejahterakan
petani agar derajat kehidupannya terangkat,” terangnya.
Apalagi, Maya menambahkan, tidak sedikit
masyarakat Sulut menggantungkan pada komoditi pertanian dan perkebunan.
Karena itu, kebijakan yang dibuat bukan hanya menyentuh bagaimana meningkatkan
produksi, tapi harus menjamin pula terkait pemasaran komiditi tersebut. “Kita
akan sinergikan segala daya dan dana, baik itu dari pusat maupun daerah
sehingga kebijakan yang ditempuh benar-benar dirasakan manfaatnya oleh para
petani, bukan tengkulak. Kita juga bertahap menghidupkan pasar-pasar sampai di
tingkat kecamatan sehingga nanti perekonomian riil berputar sampai ke pelosok,” pungkasnya. (Fajar Gloria Sinuraya/fer)
Posting Komentar