MEDAN — Senator Dr. Maya Rumantir Hutasoit, MA. Ph.D yang
tergabung dalam tim Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI melakukan kunjungan
kerja ke Provinsi Sumtara Utara, Kamis (04/02/2021). Dalam kesempatan tersebut
juga diagendakan rapat dengar pendapat bersama Pemprov Sumatra Utara dan
Entitas di Daerah, serta BPKP Perwakilan Prov Sumatra Utara.
Hadir dalam rapat tersebut antara lain Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi, Kepala
Perwakilan Badan Pengawasan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut
Yono Andi Atmoko, Pj. Walikota Medan Akhyar Nasution, Walikota Pematangsiantar
Hefriansyah Noor, serta Kepala BPK Perwakilan Prov Sumut Eydu Oktain Panjaitan,
SE, M.M.Ak., CA, CSFA.
Dalam kunjungannya ini, BAP DPD RI terdiri dari 3 Senator
yaitu Willem TP Simarmata, Muhammad Fadhil Ramli dan Maya Rumantir Hutasoit.
 |
| Senator Maya Rumatir Hutasoit bersama Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi |
Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI merupakan alat kelengkapan DPD. Rapat dengar pendapat ini bertujuan untuk memperoleh aspirasi, masukan, ataupun permasalahan-permasalahan serta temuan yang berkaitan dengan implementasi dan pelaksanaan atas aturan yang terkait pengelolaan keuangan Negara/Daerah.
Sehubungan dengan tugas yang diamanatkan oleh Peraturan Tata
Tertib DPD RI, DPD RI menugaskan BAP untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan
BPK RI terhadap entitas di daerah yang mengandung kerugian daerah. BAP DPD RI
menindaklanjuti rekomendasi BPK dari aspek “ketidakpatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan" khususnya yang berindikasi merugikan keuangan negara,
baik yang rill maupun potensial, termasuk kerugian yang bersumber dari
penerimaan negara.
BAP DPD RI melaksanakan tugas tersebut dengan
mengindentifikasi kerugian daerah yang dijumpai dari hasil pemeriksaan BPK
Perwakilan di daerah terhadap entitas di pemerintah daerah, termasuk juga BUMD,
Bank Daerah, RSUD (BLUD) serta mendorong penyelesaian kerugian daerah oleh
pihak-pihak terkait di daerah dengan memperhatikan tahapan penyelesaian,
sebagai berikut:
1. Kesadaran yang bersangkutan serta hambatan yang dihadapi
untuk mengembalikan kerugian daerah sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan
Perwakilan BPK di daerah;
2. Upaya hukum pemerintah daerah setempat melakukan pemulihan kerugian daerah (asset recovery) melalui tuntutan ganti kerugian daerah kepada pihak yang wajib mengembalikan kerugian daerah;
3. Memantau tindak lanjut atas penetapan kerugian daerah yang telah dilakukan melalui proses tuntutan ganti kerugian daerah.
Oleh karena itu, guna mendapatkan pandangan dan penjelasan
yang komprehensif terkait tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada Semester
I Tahun 2020, maka BAP DPD RI memandang perlu untuk melakukan Kunjungan Kerja
yang akan dilaksanakan pada tanggal 3-5 Februari 2021 di Provinsi Sumatera
Utara, dengan melakukan Rapat Konsultasi bersama dengan Kepala BPK Perwakilan
Provinsi Sumatera Utara beserta jajaran. Serta dilanjutkan dengan melakukan
Rapat Dengar Pendapat bersama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota (entitas) serta Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
Seperti diketahui, kunjungan kerja BAP DPD RI ini terkait
tindaklanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Keuangan Semester (IHPS) I 2020 BPK RI.
BAP DPD RI secara khusus mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara dalam memproses IHPS tersebut.
Wakil Ketua III BAP DPD RI Zainal Arifin memuji kerja keras
Pemerintah Provinsi Sumatra Utara dalam
menindaklanjuti rekomendasi dari BPK yang hasilnya sudah di atas rata-rata.
Namun, Zaianal Arifin mengingatkan agar Pemda tidak hanya benar secara
administrasi, tetapi juga melaksanakan penggunaan anggaran yang tepat sasaran.
Menurut Senator Maya Rumantir Hutasoit, kunjungan kerja selama beberapa hari di Sumatra Utara dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik (good govemance) dan pemerintah yang bersih (clean government). Bedasarkan kerangka acuan tersebut maka perlu dibangun pemahaman bersama terkait prinsip yang menjadi modalitas dalam rangka pengelolaan negara yang lebih baik.
“Perwujudan agenda kepemerintahan yang baik dan pemerintah
yang bersih hendaknya dilaksanakan di atas tiga pilar utama. Pertama,
penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kedua, supremasi
hukum atau penegakan hukum yang konsekuen. Dan ketiga, pengawasan yang efektif.
Ketiga pilar tersebut merupakan penopang dan menjadi fokus utama dalam
mewujudkan good govemonce dan clean government,” tegas Maya. (ea)
Posting Komentar