Senator Maya Rumantir Perkenalkan Potensi Sulut di Kamboja

Senator Maya Rumantir Perkenalkan Potensi Sulut di Kamboja

Wakil Ketua III Badan Kerjasama Parlemen (BKSP) DPD RI, Dr. Maya Rumantir MA PhD, menekankan bahwa hubungan antara Indonesia dan Kamboja akan semakin erat melalui kunjungan kerja BKSP ke Kamboja dalam waktu dekat.


Hal tersebut disampaikan oleh Senator Sulawesi Utara yang telah menjabat selama tiga periode, setelah acara penandatanganan Letter of Intent (LOI) antara BKSP DPD RI dan Pemerintah Kamboja.


LOI adalah dokumen penting dalam dunia bisnis yang digunakan sebagai langkah awal untuk menentukan syarat dan tujuan antara dua pihak dalam sebuah transaksi. Meskipun LOI tidak bersifat mengikat secara hukum, dokumen ini sering menjadi dasar untuk negosiasi lebih lanjut dan persiapan kontrak resmi.


LOI tersebut ditandatangani oleh Duta Besar Kamboja untuk Indonesia, HE Tean Samnang, yang hadir bersama timnya di Gedung DPR/MPR/DPD RI di Jakarta pada Selasa, 2 Juli 2024.


Dalam pertemuan tersebut, Senator Maya Rumantir juga memperkenalkan potensi sumber daya alam di Sulawesi Utara serta keberadaan UMKM di provinsi tersebut yang dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak di Kamboja.


Dubes Tean Samnang juga memaparkan kerjasama yang baik antara Kamboja dan Indonesia, terutama di sektor pangan. Pada tahun 2024, Pemerintah Indonesia menandatangani impor beras sebanyak 250 ribu ton dari Kamboja, yang akan dikirim secara bertahap untuk menjaga stabilitas pasokan beras dalam negeri.


Impor beras ini merupakan hasil pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, yang berlangsung di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN-Australia di Melbourne pada 4-6 Maret 2024.

 


Hubungan Indonesia dan Kamboja mengacu pada hubungan bilateral antara Kerajaan Kamboja dan Republik Indonesia. Kamboja memiliki kedutaan besar di Jakarta, sementara Indonesia memiliki kedutaan besar di Phnom Penh. Sejak hubungan diplomatik dimulai pada dekade 1960-an, Indonesia selalu mendukung perdamaian dan stabilitas di Kamboja.


Indonesia pernah mengirim pasukan untuk Otoritas Transisi PBB di Kamboja pada tahun 1992, dan pada tahun 1999 mendukung keanggotaan Kamboja di ASEAN. (*/ta)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama