Pertemuan Strategis: Dr. Maya Rumantir dan Kapolda Sulut Bahas Legalitas LMP

Manado, Sulut - Dr. Maya Rumantir, M.A., Ph.D.Ketua Dewan Pembina Markas Besar Laskar Merah Putih, yang juga menjabat sebagai Ketua Markas Daerah Laskar Merah Putih Provinsi Sulawesi Utara, mengadakan pertemuan dengan Kapolda Sulawesi Utara, Irjen. Pol. Dr. Roycke Harry Langie, S.I.K., M.H.

Pertemuan ini membahas keberadaan LMP di wilayah Sulawesi Utara. Dalam pertemuan tersebut, Dr. Maya menegaskan pentingnya struktur dan keanggotaan yang sah dalam organisasi LMP, serta mengingatkan masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh oknum yang mengatasnamakan LMP tanpa dasar hukum yang jelas.

Kapolda Sulut menyambut baik kedatangan Dr. Maya Rumantir dan tim, serta menunjukkan dukungan terhadap keberadaan LMP dan komitmennya untuk bekerja sama dalam menjaga keamanan serta ketertiban di wilayah Sulawesi Utara.

Dr. Maya mengatakan bahwa ia datang khusus ke Polda untuk melapor mengenai keberadaan dan seluruh surat-surat kelengkapan LMP yang sudah diterima langsung oleh Kapolda. Ia juga berharap mendapatkan masukan dan pandangan dari Kapolda untuk Laskar Merah Putih yang sah saat ini.

Kapolda menjelaskan bahwa dokumen yang telah diterima berisi susunan atau struktur organisasi dan AD/ART-nya, yang menegaskan bahwa organisasi yang sah adalah yang sesuai dengan susunan yang diserahkan oleh Dr. Maya. Jika ada pihak lain yang mengklaim LMP di luar struktur tersebut, maka aparat penegak hukum akan menghimbau untuk mengikuti aturan yang benar.

Kapolda juga menegaskan bahwa jika ada oknum yang melakukan pemerasan dengan mengatasnamakan LMP, maka hal itu sudah masuk ranah pidana dan akan ditindak sesuai hukum yang berlaku.

Dr. Maya mengapresiasi respon positif dari Kapolda dan menyatakan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar semua aktivitas LMP berjalan sesuai hukum.

Pertemuan ini mencerminkan upaya LMP untuk berperan aktif dalam menjaga stabilitas sosial dan hukum di daerah, serta memperkuat posisi mereka sebagai organisasi yang sah dan terhormat di mata publik, demi menciptakan Sulawesi Utara yang tetap kondusif. (*/ta)